ANGKET DPR GAGAL FOKUS SETELAH DUKUNG KPK

ANGKET DPR GAGAL FOKUS SETELAH DUKUNG KPK

ANGKET DPR GAGAL FOKUS SETELAH DUKUNG KPK

AGEN POKER - "Petisi ini sebetulnya kita kumpulkan seminggu sebelum Lebaran. Ditanda tangan lebih dari 100 sebetulnya," kata Ray saat ditemui di KPK, Rabu (5/7). Koalisi masyarakat sipil diwakili Ray Rangkuti mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka memberikan petisi berupa dukungan terhadap KPK, dan menolak hak angket DPR. Pada lokasi sama, Febri Diansyah,Juru Bicara KPK menuturkan koalisi masyarakat sipil menjabarkan alasan mengapa KPK harus menolak hak angket DPR.

DEWA POKER - "Jadi kita susah diskusi cukup lama, ada poin penolakan termasuk juga argumentasi-argumentasi tambahan kenapa KPK harus disarankan menolak hak angket itu," kata Febri. Pertama mereka bilang angket itu karena KPK enggan membuka rekaman atau keterangan kesaksian Miryam S Haryani, yang tentu ada landasannya KPK tidak melakukan itu. Sementara itu, Ray menilai angket anggota DPR gagal fokus.

TEXAS POKER - "Karena DPR tidak mendapat landasan hukum yang legal mengangket melalui pintu Miryam itu, sekarang mereka memasukkan unsur soal keuangan dan kinerja," ucap Ray. Jika mengenai keuangan, misalnya sebagai contoh wajar tanpa pengecualian (WTP), karena WTP itu tidak ada kaitannya tidak ada alasan kuat untuk dijadikan angket. Selain itu membahas kinerja KPK. Menurutnya kinerja KPK sejak terbentuk pada tahun 2015 sudah mengalami peningkatan, sebagai contoh ada beberapa kasus yang masih dipertanyakan oleh masyarakat sejak dahulu, namun saat ini mulai dibongkar. Salah satunya kasus e-KTP.

POKER ONLINE - "Sebut saja kasus e-KTP yang sudah lama sejak 2014 sudah kita pertanyakan. Kasus BLBI yang bahkan sudah hampir 10 tahun juga mulai dibuka oleh KPK," kata Ray. Jika beberapa kasus besar selama ini seperti tertunggak, satu persatu mulai dibahas kembali. Kalau melihat dari kinerja itu maka tidak ada dasar sama sekali untuk mengangket KPK.

JUDI POKER - "Misal soal keuangan yang mereka sebutkan itu merupakan keuangan tahun 2015 ke bawah. Di mana jelas-jelas bukan dilakukan oleh anggota KPK sekarang," kata Ray. Jika pakai dasar argumen itu maka angket itu bisa dilakukan ke siapa pun dan tahun berapa pun. Dari hal itu telah jelas terlihat jika hak angket yang gagal fokus.

"Dan itu tentu saja angket yang gagal fokus dan juga mengancam kesewenangan penggunaan hak angket itu. Oleh sebab itu kita ingin serahkan petisi ini kepada Pimpinan KPK," kata Ray. Ketua KPK Agus Rahardjo mengucapkan terima kasih kepada koalisi masyarakat sipil yang datang memberikan dukungan. "Atas nama pimpinan dan jajaran KPK mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya dari teman-teman koalisi masyarakat sipil penolak hak angket," kata Agus.

Dengan banyak dukungan dari koalisi yang mendukung, tapi langkah pansus justru semakin melebar terhadap KPK, sejak bergulirnya hak angket. Namun Agus enggan menanggapi hal itu secara mendetail, bahwa ia akan bekerja secara fokus dalam menangani kasus yang sedang ditangani. Ia berjanji akan menjaga amanah yang telah diberikan kepada KPK. "Amanah yang diberikan rakyat kepada KPK. Oleh karena itu, segera kita akan menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya," terang Agus.

"Kita bekerja lebih fokus saja, supaya hasilnya juga lekas-lekas dilihat oleh rakyat. Jadi kita bekerja saja, supaya kita tunjukkan bahwa KPK tidak diam. KPK bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang kita tangani," kata Agus.

Berikut petisi tolak angket KPK dari koalisi masyarakat sipil:
Kami, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) menyatakan menolak angket DPR terhadap KPK dengan alasan:

(1) Hak Angket oleh DPR akan melemahkan KPK, yang artinya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(2) Hak Angket oleh DPR merupakan bentuk kesewenangan melakukan intervensi politik atas proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

(3) Hak Angket oleh DPR secara formal mengandung cacat hukum dan etika bernegara karena dari awal sudah menyimpang dari asas kepatutan moral dan nurani publik.

(4) Hak Angket oleh DPR berjalan gagal fokus karena mengesankan DPR yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan KPK, mulai dari meminta bukti rekaman pemeriksaan hingga melebar ke urusan keuangan dan kinerja KPK.

(5) Hak Angket oleh DPR akan berdampak memberikan preseden buruk terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia dan dapat mendegradasi kewibawaan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat.

Hal ini menjelaskan bahwa DPR lebih tepat dilihat melakukan pendekatan kekuasaan dibandingkan mendukung upaya penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada yang dapat menjaga KPK selain dari kekuatan elemen masyarakat sipil. Kekuatan KPK selalu pada rakyat yang percaya bahwa KPK, sejauh ini, bekerja untuk membuat Indonesia bebas korupsi.

Untuk itu kami, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) menyampaikan Petisi Tolak Angket KPK ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan DPR dan sebagai dukungan kami terhadap KPK.