Navigation

Novanto Diminta Mengundurkan Diri

 Novanto Diminta Mengundurkan Diri

 Novanto Diminta Mengundurkan Diri
BUNDAPOKER
AGEN POKER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto diduga memiliki peran kunci dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan kartu identitas elektronik (KTP) pada 2011-2012 yang berakhir dengan korupsi besar.

"Setya Novanto via Andi Agustinus diduga berperan penting baik dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran di DPR dan dalam proses pengadaan barang dan pelayanan e-KTP. Ia dipercaya telah menciptakan sebuah kondisi untuk menentukan Peserta dan pemenang tender pengadaan e-KTP, "kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Senin (17/7).

DEWA POKER - Pada hari Senin, KPK mengumumkan bahwa Novanto telah ditunjuk sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto menghadapi hukuman penjara sampai 20 tahun dan denda sampai Rp1 miliar jika terbukti bersalah.

DPR menyetujui anggaran sebesar Rp5,9 triliun untuk proyek pengadaan kartu e-KTP setelah beberapa pertemuan di bulan Juli-Agustus 2010. Sedangkan Andi Agustinus, pengusaha yang mendapatkan kontrak pengadaan e-KTP sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Setya. Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin dari Partai Demokrat dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap anggota parlemen lainnya.

TEXAS POKER - Andi mengakui telah memberikan 'biaya' untuk anggota parlemen dan pejabat senior Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut selain dipisah dengan 51 persen atau Rp2,662 triliun digunakan untuk pengadaan e-KTP dan sisanya digelapkan untuk dibagi antara pejabat senior Kementerian Dalam Negeri termasuk Irman dan Sugiharto, anggota parlemen Komisi II DPR.

Setya Novanto, Andi Agustinus masing-masing Anas Urbaningrum dan M Nazarudin masing-masing memiliki pangsa Rp574,2 miliar. Secara terpisah, Koordinator Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menghargai langkah KPK untuk membongkar konspirasi pengadaan e-KTP yang membebani keuangan negara Rp2,3 triliun.

POKER ONLINE - "Untuk menghadapi proses hukum yang menjeratnya, SN harus mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat," kata Donal dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Senin (17/7)

JUDI POKER - Pasalnya, kata Donal, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai pemimpin lembaga negara untuk melawan proses hukum, sehingga tidak ada konflik kepentingan.

Share
Banner

Post A Comment:

0 comments: