PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MERAUKE MENDAPAT EVALUASI KEMBALI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MERAUKE MENDAPAT EVALUASI KEMBALI

BUNDAPOKER

AGEN POKER - Bupati Merauke, Frederikus Gebze telah meminta organisasi non-pemerintah (LSM) baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghentikan pengganggu investasi di Merauke. Gebze melihat kehadiran investor saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun semua fasilitas yang ada sehingga kebutuhan investor luar, salah satu investor perkebunan kelapa sawit sesuai dengan potensi di Kabupaten Merauke. DEWA POKER - Dia menyesalkan, tindakan LSM asing yang menyebarkan kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit. Gebze menilai, investor perkebunan kelapa sawit yang masuk ke Merauke disamping membuka lapangan kerja, turut membantu masyarakat sejahtera. TEXAS POKER - "Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah dievaluasi dan disumbangkan cukup banyak," kata Gebze pada Jumat (14/7). Bupati mengungkapkan, dari tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Merauke, ada empat koperasi yang sudah terbentuk termasuk PT Dongin Prabhawa. POKER ONLINE - "Karena salah satu ketentuan undang-undang menyebutkan, bahwa jika ada investor yang memasuki wilayah, wajib memberikan konsesi 20 persen dari total lahan yang tersedia untuk perkebunan, dimana 20 persen dikelola oleh masyarakat setempat baik oleh pemilik Hak ulayat dan lainnya, "kata Gebze. JUDI POKER - Sejalan dengan Gebze, penduduk lima desa di Kabupaten Ngguti, Merauke juga sangat mendesak LSM asing, seperti Mighty Earth dari Amerika dan AidEnvironment dari Belanda untuk menghentikan larangan membersihkan kelapa sawit bagi pemilik hak ulayat di Kabupaten Ngguti. Abraham Yolmen, salah satu Kepala Kerjasama Usaha Serbaguna Iska Bekai (KSU), yang juga Ketua Marga Yolmen, mengatakan bahwa penduduk meminta agar perkebunan kelapa sawit dibuka sesuai dengan ketentuan hukum, dimana 20 persen Hak untuk Bisnis (HGU) dikembalikan ke publik. "Kami sudah menunggu perusahaan membuka perkebunan untuk pemilik hak adat, tapi sampai sekarang perusahaan belum membersihkan lahan agar bisa menanam kelapa sawit," kata Yolmen. Awalnya, mereka menduga perusahaan sengaja selang-selang. Namun dalam dua minggu terakhir, diketahui alasan perusahaan tersebut belum membuka kebun untuk hak ulayat pemilik masyarakat. "Sekali lagi, kami meminta agar LSM asing menghentikan larangan pembukaan perkebunan di tanah kita sendiri," kata Simon Walinaulik, salah satu penghuni lainnya. Simon mengatakan, kehadiran perusahaan telah sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sebelum perusahaan masuk, warga harus repot mencari nafkah. "Kami tidak ingin mencari buaya di sungai atau rawa sehingga dalam sehari tidak harus mendapat hasil, kami benar-benar sengsara, kami ingin makmur jadi jangan sampai kita ganti hal yang lebih baik," katanya.