SKPD YANG DIMINTA WALIKOTA TEGAL Rp 25 JUTA

SKPD YANG DIMINTA WALIKOTA TEGAL Rp 25 JUTA

BUNDAPOKER

AGEN POKER - Setelah ditangkap Walikota Tegal, Siti Masitha Soeparno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pejabat yang diberhentikan mengangkat suara mereka. Salah satu pejabat pemerintah kota Tegal, Khairul Huda, mengungkapkan bahwa ada seruan dari pejabat unit usaha (SKPD) dan kecamatan untuk mengadakan upacara yang biasanya berlangsung selama promosi. Uang syukur dari pegawai Kota Tegal diperoleh dari pinjaman ke bank lokal.

"Jumlah yang diminta Walikota rata-rata Rp25 juta per SKPD. Bahkan supir saya menawarkan untuk menjadi kecamatan, jika mau membayar Rp25 juta," kata pejabat eselon II Kota Tegal yang diberhentikan oleh Siti Masitha dalam Dialog Interaktif Sindo Trijaya. 98,8 FM Semarang di Balai Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (5/9).

DEWA POKER - Dia juga menjelaskan, potensi konflik dengan Walikota Tegal sudah berlangsung cukup lama. Khairul menyebutkan bahwa ada 14 pejabat yang ditolak, bahkan ada satu pejabat eksekutif (Plt) yang mengepalai lima SKPD di Kota Tegal.

"Cerita itu menunjukkan Kotamadya Tegal mulai berantakan saat Dewan Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangwil) Kota Tegal pada 2015. Ketiadaan Walikota Tegal mewakili Bappeda sebagai mentor material, dimana di sana ada wakil Wakil Walikota Tegal," kata Huda.

TEXAS POKER - Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini Tegal City menambahkan, pegawai negeri yang memberhentikan Masitha sebenarnya telah mendorong DPRD untuk menggunakan hak interpelasi. "Dalam pertemuan dengan DPRD, Walikota Tegal mengatakan, kasusnya tidak memenuhi kriteria interpelasi dan DPRD tidak mendengarkannya, yang membuat kami kecewa," katanya.

Menurutnya, ada dua masalah yang terjadi di kota Tegal. Pertama, ketidakharmonisan antara Walikota Tegal dengan wakilnya dan pejabat Pemerintah Kota Tegal. Hal ini sudah terlihat pada hari pertama setelah dilantik dengan mengganti secara langsung Plt Sekretariat Daerah Kota Tegal. "Sampai saat ini Sekda tidak definitif, kemudian dilanjutkan dengan memasang sembilan pejabat eselon II," katanya.

POKER ONLINE - Kedua, praktik tata kelola yang salah. Siti Masitha memberi kuasa kepada Amir Mirza, yang bukan pegawai negeri sipil dan tentu saja bukan pejabat struktural, untuk memimpin sebuah pertemuan resmi. "Padahal, dia bisa mengatur dan menentukan rapat Baperjakat (posisi dan rangking pertimbangan agensi), meresmikan camat dan meminta uang ke kepala desa," jelasnya.

JUDI POKER - Cerita lain disampaikan oleh petugas non job dari Pemerintah Kota Tegal bernama Sugeng. Dia dianggap oleh Masitha yang sedang membolos saat menjadi umroh. "Bahkan saat ada uang untuk Walikota yang tidak disetorkan, terancam dibinasakan," kata Sugeng.