ANCAMAN KEBEBASAN PADA PERS INDONESIA

ANCAMAN KEBEBASAN PADA PERS INDONESIA

BUNDAPOKER

AGEN POKER - Lewatlah rezim Orde Baru yang ditandai oleh, antara lain, kontrol pemerintah, jika bukan penindasan, dari pers. Tapi kebebasan pers di negara ini tetap menjadi masalah yang rumit dan licin meski kembalinya demokrasi hampir 20 tahun yang lalu.

Dewan Pers, sebuah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pers 1966 untuk melindungi dan mengembangkan pers Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta yang buruk. Pekan lalu, dewan tersebut mengumumkan data terakhirnya di indeks kebebasan pers negara tersebut. Dengan skor 68,95, keadaan kebebasan pers di Indonesia tergolong "agak bebas," yang berarti diperlukan lebih banyak usaha untuk mewujudkan jenis kebebasan pers yang melambangkan demokrasi di seluruh dunia.

DEWA POKER - Kelompok pemantau pers internasional, dengan pola pikir "liberal" mereka, belum puas dengan situasi kebebasan pers di Indonesia, yang juga disebut sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam daftar 2017-nya, Reporters Without Borders (RWB) menempatkan Indonesia di zona merah, walaupun negara tersebut mengakui perbaikan yang telah dilakukan negara tersebut.

Pengawas Pers seperti RWB mengutip sebagai faktor dalam keadaan intimidasi pers dan pelecehan yang dihadapi wartawan di tangan aktor negara atau non-negara. Dewan Pers, bagaimanapun, memperingatkan bahwa ancaman paling berbahaya berasal dari dalam pers itu sendiri.

TEXAS POKER - Anggota dewan Ahmad Johan mengidentifikasi masalahnya sebagai kurangnya profesionalisme, yang ironisnya merajalela saat media berkembang dan negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi pers bebas. "Kami sebut fenomena jurnalisme anarkis, yang mengambil bentuk dalam penyalahgunaan kebebasan pers," katanya.

Sebagai profesi, jurnalistik memang terbuka untuk semua, apalagi sekarang teknologi informasi dan komunikasi cepat berkembang. Data dewan menunjukkan ada lebih dari 40.000 portal berita, namun kebanyakan beroperasi tanpa mematuhi standar jurnalistik, seperti memeriksa dan memeriksa kembali dan mencakup kedua belah pihak.

POKER ONLINE - Dewan tersebut mengacu pada media online, yang telah menjamur selama beberapa tahun terakhir hanya untuk menghasilkan berita palsu untuk kepentingan politik. Tahun lalu, polisi menangkap beberapa orang karena peran mereka dalam sebuah kelompok bernama Saracen, yang mulai menyebalkan dan menyebarkan berita yang bisa diartikan sebagai pidato kebencian. Beberapa kliennya dilaporkan sebagai kandidat pemilihan.

Untuk menampung media "tidak profesional", dewan mewajibkan semua media melakukan pemeriksaan administratif dan wartawan menjalani tes kompetensi. Hingga hari ini, 101 kelompok media cetak, 22 saluran televisi, delapan stasiun radio dan 40 kelompok media online telah lolos verifikasi administratif. Keprihatinan semacam itu berlaku tidak hanya demi kepercayaan publik terhadap pers, tapi juga untuk integritas nasional. Tapi tantangan lain menjulang.

JUDI POKER - Media Indonesia masih bergulat dengan ketidakberpihakan dalam hal pandangan politik. Beberapa dari mereka jelas mengipasi divisi selama pemilihan presiden tahun 2014 dan pemilihan Jakarta tahun lalu untuk melayani kepentingan pemiliknya, yaitu politisi. Media cetak tidak hanya menampilkan keberpihakan, namun menyalahgunakan saluran TV untuk tujuan kampanye.

Sayangnya, sejarah nampaknya mengulangi dirinya menjelang pemilihan daerah pada bulan Juni dan pemilihan umum tahun depan.