KASUS AW 101, JOKOWI DIMINTA SEGERA LAKUKAN PENGUSUTAN

KASUS AW 101, JOKOWI DIMINTA SEGERA LAKUKAN PENGUSUTAN

BUNDAPOKER

AGEN POKER - Tuduhan korupsi dalam pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 masih belum selesai. Pembelian helikopter dianggap sesuai dengan prosedural, tapi tanda kuat terjadi. Presiden Jokowi segera meminta campur tangan. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Proses pengangkatan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai vendor proyek tersebut diduga melanggar hukum.

DEWA POKER - Irfan selaku bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah mendapatkan keuntungan dari dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau fasilitasnya karena jabatan atau jabatan yang dapat membahayakan keuangan negara atau ekonomi negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di Anggaran Angkatan Udara 2016-2017.

TEXAS POKER - "Proses pengadaan sudah benar, tapi bukan hanya soal prosedur, karena saya sudah meminta Pak Agus (Marsekal Agus Supriatna), KSAU lama. Kalau saya baca informasi Danpuspom dan Komandan, ada perbedaan harga, Kalau tidak ada heli mungkin heli ada disini, "kata anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra Supiadin di gedung DPRD, Jakarta, Selasa (22/8).

POKER ONLINE - Dia menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menemukan kerugian negara, seperti dugaan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Kami akan meminta Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mengapa ada kerugian negara, karena tidak ada masalah dalam prosedurnya. Mungkin minggu depan kita akan memanggil Panglima TNI," katanya.

JUDI POKER - Di tempat yang sama, pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie melihat sebuah pertemuan antara semua pihak yang terlibat dalam pembelian helikopter ini. "Menteri Pertahanan harus memanggil Panglima TNI dan KSAU, jika perlu Presiden harus menelpon," katanya. Dia mengatakan, kasus pembelian AW-101 akan membawa banyak masalah. Terutama terkait dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

"Laporan presiden tertanggal 16 Februari 2017, di mana saya mengatakan yang sebenarnya untuk mencapai keadaan dunia maritim ada dua hal penting bagaimana membangun postur kekuatan dan proyeksi dan bagaimana isu-isu industri pertahanan, oleh karena itu harus Didorong oleh presiden untuk mewujudkan kemerdekaan industri pertahanan, "kata Connie.